Anis Matta Sangat Percaya Diri Aher Menang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak gentar menghadapi persaingan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Prestasi Ahmad Heryawan calon incumbent dinilai menjadi keuntungan sendiri bagi PKS. "Kami jauh lebih percaya diri untuk menang di Pilkada Jabar," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Ahmad Heryawan merupakan kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2007-2012. Dengan kata lain, Ahmad Heryawan adalah incumbent yang diunggulkan PKS untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat pada 2013 mendatang. Menurut Anis, banyak keberhasilan pembangunan Jawa Barat yang dapat diklaim menjadi bahan kampanye, ketimbang kandidat dari partai lain. "Kami punya banyak cerita sukses di Jawa Barat. Ini provinsi dengan seabrek prestasi. Sementara kandidat lain masih jual janji," kata Anis. Anis menjelaskan, prestasi Ahmad Heryawan selama menjabat Gubernur Jawa Barat terbukti dengan meraih berbagai penghargaan. "Ada hampir 80 penghargaan yang sudah diraihnya," kata politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini. Apalagi, tambah Anis, Ahmad Heryawan berpasangan dengan Deddy Mizwar yang dikenal masyarakat luas. Deddy Mizwar dinilai memberi nilai tambah yang luar biasa. "Dia bukan sekedar bintang, tapi juga dikenal sebagai figur pekerja yang serius dan kerap mencapai prestasi puncak di bidangnya," kata Anis. Bagi Anis, Deddy bukan hanya seorang aktor, tapi juga budayawan. Dengan mengenali karakter Deddy, membuat Anis yakin bahwa pemeran utama film Naga Bonar itu akan berhasil di dunia politik. "Pengalaman panjang dia (Deddy) akan membantu untuk sukses di dunia barunya: politik. Karena basis karakternya dia itu pekerja keras. Orientasi dia adalah karya, bukan popularitas," kata Anis.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak gentar menghadapi persaingan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Prestasi Ahmad Heryawan calon incumbent dinilai menjadi keuntungan sendiri bagi PKS.

"Kami jauh lebih percaya diri untuk menang di Pilkada Jabar," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Ahmad Heryawan merupakan kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2007-2012. Dengan kata lain, Ahmad Heryawan adalah incumbent yang diunggulkan PKS untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat pada 2013 mendatang.

Menurut Anis, banyak keberhasilan pembangunan Jawa Barat yang dapat diklaim menjadi bahan kampanye, ketimbang kandidat dari partai lain. "Kami punya banyak cerita sukses di Jawa Barat. Ini provinsi dengan seabrek prestasi. Sementara kandidat lain masih jual janji," kata Anis.

Anis menjelaskan, prestasi Ahmad Heryawan selama menjabat Gubernur Jawa Barat terbukti dengan meraih berbagai penghargaan. "Ada hampir 80 penghargaan yang sudah diraihnya," kata politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Apalagi, tambah Anis, Ahmad Heryawan berpasangan dengan Deddy Mizwar yang dikenal masyarakat luas. Deddy Mizwar dinilai memberi nilai tambah yang luar biasa. "Dia bukan sekedar bintang, tapi juga dikenal sebagai figur pekerja yang serius dan kerap mencapai prestasi puncak di bidangnya," kata Anis.

Bagi Anis, Deddy bukan hanya seorang aktor, tapi juga budayawan. Dengan mengenali karakter Deddy, membuat Anis yakin bahwa pemeran utama film Naga Bonar itu akan berhasil di dunia politik.

"Pengalaman panjang dia (Deddy) akan membantu untuk sukses di dunia barunya: politik. Karena basis karakternya dia itu pekerja keras. Orientasi dia adalah karya, bukan popularitas," kata Anis.

Alasan Zulkiflimansyah Tak Penuhi Panggilan BK DPR

Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkiflimansyah tak hadir dalam pemeriksaan Badan Kehormatan DPR, hari ini. Pemeriksaan tersebut, terkait laporan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan yang menyebut ada sejumlah oknum legislator yang meminta jatah ke perusahaan pelat merah.

Menurut Ketua BK DPR M Prakosa, Zulkieflimansyah tak dapat hadir karena sedang berada di Sumbawa. "Ibunya sakit," kata dia di Gedung DPR.

Selain dia, BK DPR hari ini memanggil dua anggota dewan lainnya yang dilaporkan Dahlan Iskan. "BK mengundang tiga anggota dewan terkait laporan DI terkait PT Merpati. Yang hadir dua yaitu Sumaryoto dan Achsanul Qosasi," kata dia.

Dia menjelaskan, BK DPR mengkonfrontir informasi soal pertemuan pada 1 Oktober 2012 di ruang Pimpinan Komisi XI.

"Tapi ada perbedaan materi pembahasan. Oleh karena itu kami ingin konfrontir antara direksi Merpati dan anggota DPR terkait pertemuan di Komisi XI itu," jelas Prakosa.

Akhirnya Revisi UU KPK Resmi Dihentikan

Akhirnya, Badan Legislasi DPR memutuskan menghentikan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sembilan fraksi di Baleg DPR memiliki tiga dasar penghentian pembahasan RUU KPK yang dinilai menggembosi kewenangan KPK itu.

"Jadi keseluruhan fraksi sudah setuju untuk dihentikan," kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono dalam rapat pleno Baleg di gedung DPR, Jakarta.

Tiga dasar yang menjadi alasan penghentian pembahasan itu yakni pertama, seluruh ketua fraksi sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR yang meminta penghentian RUU KPK.

Kedua, pemerintah juga menyatakan saat ini tidak tepat jika dilakukan revisi. Ketiga, Badan Legislasi telah menerima penyerahan draf RUU KPK secara penuh dari Komisi III.

Dalam rapat itu, Fraksi Demokrat menilai Undang-undang KPK yang ada saat ini masih sangat relevan. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta agar RUU KPK ini dihentikan dan disampaikan di Paripurna.

"Menolak tegas upaya-upaya pelemahan KPK karena revisi ini ditengarai justru memperlemah," kata Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.

Dicabut

Dalam rapat itu, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura juga meminta agar revisi Undang-undang KPK ditinjau ulang dari program legislasi nasional. Alasannya, ada potensi UU KPK ini akan direvisi lagi ke depannya.

"PDI Perjuangan sepakat untuk menghentikan RUU KPK dan dicabut dari Prolegnas," kata anggota Badan Legislasidari Fraksi PDI Perjuangan Honing Sanny.

Mengenai pencabutan RUU KPK dari Prolegnas, Ignatius Mulyono mengatakan akan mengundang Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin untuk membahas hal ini.

"Usulan itu akan kami tampung, akan kami dalami dan akan kami bicarakan dengan Menkumham untuk membahas draf RUU KPK di daftar Prolegnas untuk dicabut. Rencananya minggu depan bertemu Menkumham," kata Ignatius.

Agus Hamdani Bantah "Beli" Posisi Wakil Bupati Garut

Kasus dugaan pemerasan dan penipuan menyeret nama Bupati, Aceng HM. Fikri. Pelapornya Asep Rahmat Kurnia, orang yang mengaku pernah dijanjikan menjadi wakil bupati pengganti Dicky Candra. Aceng dilaporkan menipu senilai U$25.000 atau Rp250 juta.

Kini Aceng sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi di ruang Kasubdit Kamneg, Polda Jabar. Selain Aceng, ada delapan orang yang juga diperiksa sebagai saksi.

Terkait dengan dugaan praktik jual beli jabatan itu, Wakil Bupati Garut, Agus Hamdani, sebagai orang yang terpilih menggantikan Dicky Candra, membantah ikut mengeluarkan uang untuk mengisi posisi Dicky.

"Saya tidak mengeluarkan uang untuk kepentingan meloloskan saya menjadi wakil bupati Garut ," kata Agus, setelah apel gabungan dan penyerahan penghargaann Upakarti, Senin.

Selain membantah mengeluarkan uang, Agus juga tak percaya kalau atasannya memeras Asep Kurnia Jaya, hingga mencapai Rp1,4 miliar untuk mendanai voting di DPRD Garut dalam pemilihan wakil bupati Garut pada Mei 2012 lalu.

"Saya tidak percaya, karena saya tidak pernah tahu dan melihat kejadian itu," katanya singkat.

Bahkan, Agus menyatakan siap dipanggil Polda Jawa Barat untuk memberikan kesaksian terkait kasus dugaan penipuan dan pemerasan itu.  "Saya siap jika saya dijadikan saksi," katanya.

Agus Hamdani terpilih menjadi wakil bupati Garut dalam rapat paripurna DPRD Garut pada sidang II tahun 2012 yang digelar pada 10 Mei 2012 lalu. Ia menang setelah mengalahkan Usep Zaenal Arifin, sebagai kandidat lain. Perolehan suara Agus Hamdani 42 suara dan Usep Zaenal Arifin memperoleh 6 suara dari 50 anggota DPRD Garut. Dua suara abstain.

Berbarengan dengan terpilihnya Agus Hamdani selaku wakil bupati Garut, Asep Kurnia Jaya melaporkan ke Polda Jawa Barat melalui surat LPB/381/V/2012. Tuduhannya adalah penipuan dan pemerasan dengan melaporkan Aceng Fikri dan Chep Maher.

Diakui Asep Kurnia, pada 12 April 2012, dirinya menyerahkan uang tunai US$ 25 ribu, atas permintaan tim sukses Asep Kurnia (Chep Maher) yang juga orang dekat Aceng Fikri. Dana itu sebagai uang pendaftaran wakil bupati.

Lima hari kemudian, pada 17 April 2012, Chep Maher kembali bertemu dengan Asep Kurnia Jaya dan menyampaikan permintaan bupati Garut, Aceng Fikri, agar menyerahkan Rp 1,4 miliar untuk meloloskan Asep menjadi wakil bupati Garut.

Gagalnya Asep masuk menjadi dua orang kandidat wakil bupati Garut untuk dipilih DPRD, membuat Asep kecewa. Ia meminta kembali uang US$ 25 ribu yang sudah disetorkan. Namun, karena permintaan tersebut tak dipenuhi Aceng Fikri, maka Asep melaporkan kasus tersebut kepada Polda Jawa Barat.

Achsanul: Kekurangan Dahlan Masih Bisa Diterima

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi, menyalahkan Dahlan Iskan selaku Menteri yang berinisiatif melaporkan dugaan pemerasan terhadap pejabat BUMN yang dilakukan sejumlah anggota DPR. Belakangan, nama-nama yang dilaporkan Dahlan ternyata keliru lalu direvisi dengan nama lain. 

Dahlan telah membuat suasana kerja parlemen tidak nyaman. "Dia (Dahlan) sempat menciptakan kegaduhan, tak baik antara pemerintah dan parlemen," ujar Achsanul di DPR RI, Jakarta.

Meski begitu,  Achsanul tidak menuntut presiden mencari pengganti Dahlan Biar presiden sendiri yang mengevaluasi kinerja anggota kabinetnya.

"Bagaimanapun Pak Dahlan itu pembantu Presiden. Tentu evaluasi terhadap kabinet itu harus dilakukan terhadap semuanya, tapi kita serahkan saja kepada presiden," kata Achsanul di Gedung DPR.

Achsanul memang merupakan salah satu anggota parlemen yang dilaporkan Dahlan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR dalam tuduhan melakukan pemerasan pejabat BUMN.

Achsanul telah membantah tuduhan itu, namun ternyata BK DPR memutuskan mengenakan sangsi ringan terhadap Achsanul. Meski begitu, Achsanul tetap memaafkan kesalahan Dahlan. "Kami terima apa adanya, kekurangannya (Dahlan) juga kami terima," kata Achsanul.

Dalam pemeriksaan BK DPR terhadap sejumlah anggota DPR dan direksi Merpati, diketahui Achsanul dan beberapa rekannya di Komisi XI menghadiri pertemuan informal dengan tiga direktur Merpati tanggal 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI. Pertemuan itulah yang disebut Dahlan mengandung unsur upaya pemerasan. Namun ucapan Dahlan itu telah dibantah oleh Komisi XI DPR

14 Senjata Api di Aceh Terkait Penyerangan Bupati

Polisi menemukan sejumlah senjata api di Aceh. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui penemuan ini terkait dengan penembakan rumah Bupati Bireuen Ruslan M Daud di Desa Cot Gapu Bireuen, pada 19 september 2012 lalu.

"Pelaku yang diamankan dua orang. Inisial HA dan R alias G," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta.

Boy mengatakan setidaknya ada 14 pucuk senjata api yang berhasil ditemukan di lokasi kejadian. Senjata-senjata api itu ditemukan dalam posisi terpendam dalam tanah dan dibungkus dalam plastik.

Kepolisian saat ini masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang lain. "Dugaan kuat, mereka yang melakukan penembakkan GLM (grenade launching machine) yang di alamatkan ke atap rumah Bupati Bireuen," Boy.

Tidak ada korban jiwa atau luka dalam penyerangan ke rumah Bupati Bireuen itu. Penyerangan dilakukan adanya pelemparan granat ke atap rumah Ruslan M Daud.

Granat yang dilemparkan saat waktu subuh itu tidak meledak. Tetapi sempat merusak beberapa bagian rumah Ruslan M Daud. Kondisi granat yang dilempar ke atap rumah itu masih aktif.

Zulkieflimansyah: Dipuji Dahlan Iskan Kok Dapat Teguran?

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa Badan Kehormatan DPR melanggar etika karena membocorkan isi keputusan, sebelum anggota dewan "diadili" menerima salinan keputusan sidang BK. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menyatakan fraksinya memprotes keras bocornya keputusan itu.

Hakim mengungkapkan bahwa dalam bocoran isi keputusan itu disebutkan bahwa anggota fraksinya yang duduk di Komisi XI DPR terkena sanksi etika. Yakni, Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkieflimansyah.

"Zul adalah anggota yang dipuji oleh (Menteri BUMN) Dahlan Iskan, tapi tiba-tiba dikatakan melanggar etika. Yang pasti kami dan anggota kami belum terima putusan BK," kata Hakim di Gedung Parlemen, Jakarta.

Dikonfirmasi VIVAnews.com, Zulkieflimansyah mengaku belum terima salinan putusan BK itu. Dia juga mengaku kaget karena mengetahui soal ini dari media massa dan bukan langsung dari BK. Zul mengamini pendapat Hakim, bahwa anggota BK yang membocorkan isi putusan itu melanggar etika.

"Framingnya kan ada pemerasan BUMN. Meskipun tidak memeras, tapi ketika ada sansksi etik, publik menilai itu terlibat," kata Zul.

Zul terkejut sebab menurutnya, dia bukanlah orang yang dilaporkan oleh Dahlan. Justru, Dahlan memuji Zul sebagai pimpinan Komisi yang menghalang-halangi upaya pemerasan kepaa direksi BUMN.

"Kalau saya dianggap salah lantaran karena pada saat itu pimpinan komisi ngobrol di luar rapat dinas, rapat resmi, tapi apa kaitannya dengan pemerasan BUMN? Ini pertemuan bukan di hotel, bukan di luar negeri, tapi di DPR jelang rapat," katanya.

Pertemuan yang dimaksud Zul itu terjadi pada 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI. Pasalnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Direktur Utama Rudy Setyopurnomo menyebut pada perteuan itulah upaya pemerasan dilakukan.