Survei SMRC: Suara Demokrat dan PKS Melorot

Partai Golongan Karya menjadi partai paling dipilih oleh rakyat Indonesia jika dilakukan Pemilihan Umum sekarang. Pasalnya suara masyarakat kepada partai berlambang pohon beringin ini sangat tinggi.

"Partai Golkar mendapat suara 21,3 persen sedangkan PDIP 18,2 persen dan Demokrat hanya 8,3 persen. Dari ketiga partai itu, Golkar yang akan menang," ujar Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan, saat memaparkan survei bertema "Kinerja Pemerintah dan Partai, Trend Anomali 2012-2013", di Hotel Sari Pan Pacific, Minggu 3 Februari 2013.

Survei SMRC itu dilakukan selama 6-22 Desember 2012 dengan jumlah sampel 1.220 dan margin of error kurang lebih 3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada hasil survei itu, Partai Gerindra juga mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan angka 7,2 persen, di bawah Partai Demokrat, diikuti PKB 5,6 persen, Nasdem 5,2 persen, PPP 4,1 persen, PKS 2,7 persen, PAN 1,5 persen dan Hanura 1,4 persen.

"Partai yang mengalami kecenderungan penurunan adalah Partai Demokrat dan PKS. Padahal survei ini dilakukan jauh sebelum adanya kasus yang mencuat baru-baru ini yang menerpa Presiden PKS," kata dia.

PKS Sulsel Akan Gelar Tobat Ramai-ramai

Meski tengah dilanda kasus “Sapi”,  namun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan tetap fokus pada target 3 besar pada Pemilu 2014. PKS Sulsel yakin, kasus yang mendera PKS saat ini tidak terlalu berpengaruh pada kinerja PKS di daerah.

“Kami yakin masalah itu tak berpengaruh pada PKS Sulsel. Dan kami tetap fokus pada target di Pemilu 2014, yakni masuk dalam 3 besar peraih suara,” kata Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Fashluddin, Minggu, 3 Februari 2013.

Akmal menambahkan, bahwa PKS adalah partainya manusia, dan bukan partainya malaikat. Artinya, badai tersebut bisa saja menyerang partai apa saja, tidak terkecuali PKS. Makanya, ia enggan berkomentar lebih jauh soal kasus yang menimpa mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq.

“Kita serahkan saja pada proses hukum sebab kasus ini adalah proses normal. Saya hanya mengingatkan, bahwa PKS tidak mengacu pada figur seseorang, melainkan pada sistem yang telah terbangun,” kata Akmal lagi.

Namun keyakinan tersebut bukan berarti PKS Sulsel tinggal diam. Dalam waktu dekat, partai ini akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus provinsi hingga pengurus kabupaten/ kota di Sulsel. Hal itu akan dilakukan untuk menguatkan dan mempersatukan kembali semangat kader PKS di Sulsel.

“Kegiatan ini akan dilakukan dengan memanfaatkan momen Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada tanggal 9-10 Februari ini. Lebih dari 200 pengurus akan kita kumpulkan termasuk seluruh anggota legislatif PKS se Sulsel,” kata Ketua Panitia Rakerwil, Sri Rahmi.

Sebagai rangkaian Rakerwil, PKS akan memanfaatkan pertemuan itu dengan menggelar tobat nasional, sesuai instruksi dari pengurus pusat. Tobat nasional dilakukan dengan menginap di mesjid. Saat menginap, seluruh kader diminta untuk melakukan muhashabah atau evaluasi diri.

Selain tobat nasional, PKS Sulsel juga akan menemui masyarakat dengan cara door to door ke rumah-rumah penduduk.

Mubarok: Partai-partai Menunggu Arisan Nasib

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok menilai partai politik yang ada saat ini sedang menunggu untuk mendapat ujian besar menjelang pemilu tahun 2014. Salah satu contohnya yang terjadi baru-baru ini yakni tertangkapnya petinggi Partai Keadilan Sejahtera oleh KPK.

"Kalau saya lihat, Ini sebagai arisan nasib. Kemarin Demokrat, sekarang PKS, dan besok Golkar. Watak politik kan korupsi, masalahnya spektakuler atau tidak. Nazaruddin kan memang Bendahara Umum. Nah lebih dahsyat lagi ini, presiden partai," ujar Mubarok di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu 3 Februari 2013.

Mubarok mengakui, awalnya iri dengan Partai Keadilan Sejahtera yang dinilai sangat solid kader dan simpatisannya. Mereka punya manajemen dengan baik, tetapi sejarah membuktikan jika pimpinan partainya terlibat korupsi.

Mubarok juga menganggap, semua partai ada korupsi tetapi ketahuannya kapan, itu nasib yang menentukan. "Saya yakin, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, begitu juga jika bangkai disembunyikan pasti akan tercium," kata Mubarok.

Ditambahkan dia, istilah tsunami bagi partai politik memang ada, dan pembagiannya secara fair didapatkan semua partai. Saat ini, kata dia, tinggal menunggu siapa target berikutnya.

Yusuf Supendi Tantang Elite PKS Bersumpah Mati

Pendiri Partai Keadilan (PK), Yusuf Supendi, menantang sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mubahalah (sumpah mati) membuktikan tudingannya selama ini kepada petinggi partai dengan nomor urut 3 pada Pemilu 2014 mendatang.

"Kepada Salim Segaf, Hilmi Aminuddin, Tifatul Sembiring, Untung Wahono, Surahman, Anis Matta dan yang sedang ada di Guntur (Luthfi Hasan) (saya meminta) untuk melakukan mubahalah (sumpah mati), untuk memastikan bohong atau tidak. Kalau tanpa itu tidak akan selesai," kata Yusuf Supendi dalam sebuah diskusi bertajuk di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Februari 2013.

Menurut Yusuf, para petinggi itu diminta untuk memberikan penyataan yang benar bahwa PKS tidak pernah dinyatakan sebagai partai terbuka pada Musyawarah Nasional (Munas) PKS di Bali pada Februari 2008. Saat itu, kata Yusuf, PKS hanya menyatakan komitmennya sebagai partai dakwah yang tidak bergantung pada jumlah kursi di parlemen.

Saat itu kata Yusuf, dewan pimpinan tinggi partai yang ditandatangani Tifatul Sembiring, Surahman, Salim Segaf dan Untung Wahono menyatakan Majelis Syuro tidak pernah memutuskan PKS sebagai partai terbuka. Akan tetapi pada 29 Juni 2008, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin tiba-tiba secara sepihak menyatakan PKS sebagai partai terbuka dan didekarasikan di Bali.

"Ini jelas bohong. Ini manipulasi, kebohongan, kedustaan, kebohongan publik karena dalam Majelis Syuro manapun, tidak pernah dinyatakan sebagai partai terbuka," kata Yusuf.

Tanpa ketegasan sebagai partai dakwah, Yusuf menambahkan masa depan PKS akan suram pada Pemilu 2014. "Perlu dicatat, nasib PKS 2014 itu kalau nggak bubar, ya punah. Itu pertanyaannya. Karena kondisi 3,5 persen itu sangat berat, karena di Banten tinggal sepertiga suara, Jakarta 11,6 persen," katanya.

Yusuf Supendi: Yang Dosa Petinggi, Kok Kader Disuruh Tobat?

Pendiri Partai Keadilan (PK), Yusuf Supendi mengkritik pidato politik Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, yang mengimbau seluruh kader PKS untuk melaksanakan tobat nasional. Pernyataan Anis Matta itu menyusul ditangkapnya eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh penyidik KPK atas dugaan suap impor daging sapi.

"Saya katakan ini ocehan dengan menyatakan tobat nasuha. Saya mengecek ke adik saya yang kader PKS, tadi mau salat tobat batal, nggak jadi. Kata adik saya, 'Kami kader yang tidak salah apa-apa kok disuruh tobat, yang dosa kan petingginya'," kata Yusuf Supendi di Cikini Jakarta, Minggu 3 Februari 2013.

Sebaliknya kata Yusuf, imbauan tobat itu lebih tepat dialamatkan kepada para elite PKS dengan cara menyesali semua kejahatan-kejahatan dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang pernah dizaliminya. "Saya anjurkan kepada mantan mahasiswa saya, Anis Matta dan Hilmi Aminuddin betul-betul bertobat," ujar Yusuf.

Terhadap kasus ini lanjutnya, Yusuf sudah beberapa kali mengingatkan kepada para elite PKS. Bahkan dia sempat melaporkan sejumlah dugaan kasus yang menyeret petinggi PKS, di antaranya dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial Jawa Barat, suap Rp10 miliar untuk Anis Matta dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 dan yang paling hangat adalah laporan Yusuf terkait dugaan korupsi kuota daging sapi impor di Kementerian Pertanian yang dilaporkannya Januari 2012.

"Ini bukan urusan sedih atau gembira. Ingat Hadist Nabi, kalau tidak didengar saat ini, biarkan saja, mungkin sekarang masih punya jabatan dan kekuasaan. Tapi apa yang disampaikan setahun lalu sudah terbukti," katanya.

Demokrat NTB Minta SBY Selamatkan Partai

Hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menempatkan Partai Demokrat pada urutan ketiga setelah Partai Golongan Karya dan PDIP tampaknya mengejutkan semua pihak, termasuk kader Partai Demokrat di daerah.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi langsung merespons hasil survei SMRC itu. Dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Mataram, Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang meminta agar Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan menyelamatkan partai berlambang bintang bersinar tiga itu.

Menurutnya hasil survei SMRC itu harus segera disikapi dengan serius. Bahkan Majdi mengatakan, sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY wajib menyelamatkan Partai Demokrat. "Ini kewajiban SBY menyelamatkan Partai Demokrat," kata Majdi, Minggu malam, 3 Februari 2013.

Majdi resmi bergabung bersama Partai Demokrat pada 2011. Politikus muda itu langsung menduduki posisi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB. Sebelumnya, Majdi merupakan kader muda yang bergabung di Partai Bulan Bintang dan mengusungnya hingga berhasil menjabat sebagai Gubernur NTB Periode 2009 - 2013.

Majdi menyatakan Partai Demokrat akan terus menukik bahkan hancur tanpa ada langkah nyata dan segera. "Ini tidak mustahil," ujarnya.

Survei SMRC itu dilakukan selama 6-22 Desember 2012 dengan jumlah sampel 1.220 dan margin of error kurang lebih 3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei SMRC tersebut menunjukkan Partai Golkar mendapat suara 21,3 persen sedangkan PDIP 18,2 persen, dan Demokrat hanya 8,3 persen.

Siapa Pengganti Anis Matta Sebagai Wakil Ketua DPR?

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar rapat hari ini, Senin 4 Februari 2013, untuk membahas pengganti Anis Matta di DPR sebagai Wakil Ketua DPR.

“Kami akan rapat di kantor DPP pukul 13.00,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Sejauh ini, PKS sudah menyiapkan lima nama pengganti Anis Matta, yaitu Fachri Hamzah, Sohibul Iman, Ledia Hanifa, Andi Rachmat, dan Kemal Azis Stamboel.

Fachri Hamzah dan Andi Rachmat saat ini duduk di Komisi VII DPR bidang Energi, Sohibul Iman duduk di Komisi VI DPR bidang Perdagangan dan Perindustrian, Ledia Hanifa di Komisi IX DPR bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, dan Kemal Azis Stamboel di Komisi IX DPR bidang Keuangan dan Perbankan. “Lima nama ini diserahkan oleh Fraksi ke DPP. Kelima nama itu kemudian diserahkan lagi ke Majelis Syuro,” ujar Mardani.
Menurut dia, kriteria utama pengganti Anis Matta adalah anggota Fraksi PKS yang punya kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan. “DPP akan melihat kemampuan kelima calon ini,” kata Juru Bicara PKS itu.
Kompetensi ekonomi menjadi syarat karena Anis Matta merupakan Wakil Ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Ia menjadi koordinator Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.

Anis Matta sendiri pekan lalu mengumumkan mundur dari jabatannya selaku Wakil Ketua DPR usai ia resmi ditunjuk menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang kini ditahan KPK atas tuduhan suap-menyuap kasus impor daging sapi.