BNN: Kasus Raffi, Belum Ada yang Ditetapkan Tersangka

Walau Badan Narkotika Nasional telah menetapkan lima orang positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan tes urin, namun BNN belum menetapkan satupun sebagai tersangka.

"Hingga malam ini, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Sumirat di gedung BNN, Minggu, 27 Januari 2013.

Ia mengatakan, saat ini karena pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif. "Selain urin, kita masih cek dari spesimen lainnya, bisa dari rambut, darah dan macam-macam yang ada di lokasi. Kita menentukan nasib seseorang harus betul-betul akurat," katanya.

BNN akhirnya menyebutkan siapa ke lima orang yang berdasakan hasil pemeriksaan urin positif sebagai pengguna narkoba.

"Dua orang sebagai karyawan swasta inisial J dan MF, kemudian konsultan restoran dengan inisial W, satu lagi mahasiswa berinisial K dan terakhir pengacara berinisial M," katanya.

Dalam penggerebekan pagi ini di rumah Raffi di Lebak Bulus, BNN menemukan dua linting ganja dan 14 butir kapsul ekstasi jenis MDMA yang bisa dilarutkan dalam minuman  Sprite.

Gerebek Rumah Raffi, BNN Intai Target Sedari Kemang

Sebelum rumah artis Raffi Ahmad digerebek, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengintai beberapa orang yang terlibat dalam pesta narkoba di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"Kami tidak menggerebek di Kemang, tapi mengintai hingga ke rumah RA. Ada beberapa yang diintai dari Kemang itu," ujar Kepala Humas BNN, Sumirat Dwiyanto.

Sumirat tidak mengatakan, berapa orang yang telah diintai oleh BNN dari Kemang ke rumah Raffi Ahmad, namun Ia mengatakan, diantara sasaran BNN tersebut, satu orang diantaranya dari kalangan artis.
"Ya ada satu orang artis dari mereka yang diintai," katanya.

Sumirat mengaku pihaknya telah mengintai beberapa orang yang saat ini telah diamankan di BNN sejak tiga bulan lamanya.

"Kami lakukan penyelidikan sekitar tiga bulan. Sampai yakin di TKP terjadi penyalahgunaan narkoba. Baik nantinya dengan tes urin maupun barang bukti narkotika sendiri," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pengintaian berujung digerebeknya rumah Raffi yang  tepatnya berada di Jalan Gunung Balong Kavling VII Nomor 16 I, RT 009/04, Lebak Bulus, Jakarta Selatan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari seseorang salah satunya saat ini juga diamankan.

"Ada info penyalahgunaan narkoba oleh beberapa orang yang saat ini diamankan," katanya.

Hatta: Caleg PAN Tak Boleh Terjerat Narkoba

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa menegaskan sangat mempertimbangkan rekam jejak calon legislatif yang akan diusung partai berlambang matahari putih itu. Peristiwa penggerebekan yang diduga pesta narkoba di rumah bakal caleg PAN, Raffi Ahmad, oleh Badan Narkotika Nasional pagi ini, bakal menjadi salah satu pertimbangannya.

Terkait keterlibatan Raffi dalam kasus ini, Hatta enggan mengomentarinya. Dia mengaku belum mendengar informasi peristiwa ini secara keseluruhan. Namun, jika kader maupun calon kadernya terbukti mengkonsumsi narkoba, PAN menjadikan itu sebuah pertimbangan serius.

"Jika seorang publik figur atau tokoh masyarakat akan dicalonkan, kemudian terjerat kasus kriminal, akan menjadi catatan tersendiri bagi partai. Tentu akan kita pertimbangkan, track recordnya," kata Hatta sebelum membuka Rakorda DPW PAN Jawa Timur di Hotel Utami Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 27 Januari 2013.

Hatta pun mengatakan, hingga kini PAN masih sebatas melakukan proses pendaftaran caleg sementara. Itu artinya, Raffi sendiri belum resmi akan diusung PAN menjadi caleg.

"Kriteria caleg di PAN, harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk memahami visi dan misi serta platform partai. Masyarakat juga ikut menyeleksi," ujarnya.

Tak hanya Raffi, seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari fraksi PAN, Wanda Hamidah menjadi salah satu dari 17 orang yang ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di pesta narkoba di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pagi tadi.

Ketua DPP PAN Bima Arya menegaskan PAN merupakan partai yang tidak bisa berkompromi dengan narkoba. Untuk itu, apabila Wanda benar terbukti menggunakan barang haram itu, maka PAN tak akan segan untuk mengeluarkan sanksi tegas.

"PAN akan keras dan tegas. Kalau Wanda tidak terbukti, kami akan bantu membersihkan nama baiknya. Tapi, kalau terbukti, kami berikan sanksi tegas," katanya kepada VIVAnews.

Kasus Narkoba, Parpol Diminta Hati-hati Rekrut Artis Jadi Caleg

Partai politik yang ingin merekrut artis sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 diminta untuk lebih berhati-hati. Ini menyusul adanya bakal caleg artis yang ditangkap Badan Narkotika Nasional, Minggu 27 Januari 2013, karena diduga tengah pesta narkoba di kediamannya.

“Parpol benar-benar harus ekstra hati-hati ketika menyalonkan artis sebagai caleg dalam Pemilu 2014,” kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Thohari, Senin 28 Januari 2013. Tak hanya artis, ia juga meminta parpol berhati-hati mencalonkan tokoh dari kalangan profesional yang akan direkrut sebagai caleg.

“Fakta menunjukkan pecandu narkoba di negeri ini begitu luas, bahkan sampai menembus kalangan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, kaum profesional, apalagi kalangan selebritis,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu.

Namun bebas narkoba bukan satu-satunya kriteria seleksi caleg. “Jangan sampai bebas narkoba tetapi terseret korupsi. Kalau begitu ya sama saja,” kata Hajriyanto. Ia mengatakan, anggota DPR hasil Pemilu 2014 harus benar-benar bersih dari narkoba dan korupsi.

Jika ada anggota DPR yang di kemudian hari terjerat narkoba atau korupsi, maka partai politik menjadi pihak yang paling harus bertanggung jawab. “Karena parpol yang menominasikan nama-nama caleg. Bening dan kotornya caleg Pemilu 2014 tergantung sepenuhnya pada parpol,” ujar Hajriyanto.

Sebelumnya, Raffi Ahmad yang ditangkap BNN sempat diprospek Partai Amanat Nasional menjadi caleg. “Memang ada ketertarikan kami (pada Raffi), tapi masih belum final karena daftar caleg masih disusun,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Bima Arya Sugiarto.

Walikota Bogor Pertanyakan Greater Jakarta

Walikota Bogor, Jawa Barat, Diani Budiarto, menyatakan Pemerintah Kota Bogor siap-siap saja dengan konsep Greater Jakarta yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, sebelum dilaksanakan, Pemerintah pusat mestinya harus menjelaskan konsep ini kepada kota-kota di sekitar Jakarta yang ikut proyek ini.

"Sepanjang konsep The Greater Jakarta untuk kebaikan masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya,  kami siap  menerima," ujar Diani kepada VIVAnews, usai melantik Pengurus Daerah (PD) Pasar Kota Bogor, di ruang rapat satu Pemerintah Kota Bogor, Jum'at 4 Februari 2011.

Diani mempertanyakan konsep Greater Jakarta.  Pemerintah pusat pernah mencanangkan a konsep Megapolitan dan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur), tapi tidak efektif realisasinya. "Sekarang ini muncul konsep Greater Jakarta, yang kami juga masih mempertanyakan maksud dan tujuan dengan konsep tersebut," ujarnya.

Diani menyarankan agar pemerintah pusat mengatur secara spesifik peran daerah-daerah sebagai penyangga Ibu kota DKI Jakarta. "Selama ini, belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang daerah-daerah penyangga ibu kota," katanya.

Selain itu, Diani juga mempertanyakan respons Pemerintah DKI Jakarta terhadap konsep Greater Jakarta tersebut. "Kira-kira mau tidak DKI Jakarta dengan adanya konsep tersebut," katanya.

Greater Jakarta dilontarkan Presiden awal Januari lalu usai bertemu Rektor Institut Teknologi Bandung. Konsep Greater Jakarta lebih luas dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan memasukkan Purwakarta dan Sukabumi.

"Apa Kontribusi Greater Jakarta untuk Bogor?"

Bupati Bogor, Jawa Barat, Rachmat Yasin, siap menerima konsep The Greater Jakarta yang dicanangkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Asalkan jelas kontribusi untuk Kabupaten Bogor, kami siap terima," kata Rachmat Yasin, kepada VIVAnews, di Pemda Bogor, Senin 07 Februari 2011.

Ia mengatakan, sejak dulu pihaknya menerima konsep Megapolitan. Apalagi, konsep The Greater Jakarta yang bertujuan mensinergikan Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. "Intinya, kami siap menerima di bawah pengaturan DKI Jakarta," katanya.

Pertanyaan senada sebelumnya muncul dari Walikota Bogor, Jawa Barat, Diani Budiarto. Diani menyatakan Pemerintah Kota Bogor siap-siap saja dengan konsep The Greater Jakarta yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, sebelum dilaksanakan, Pemerintah pusat mestinya harus menjelaskan konsep ini kepada kota-kota di sekitar Jakarta yang ikut proyek ini.

Diani mempertanyakan konsep The Greater Jakarta.  Pemerintah pusat pernah mencanangkan konsep Megapolitan dan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur), tapi tidak efektif realisasinya. "Sekarang ini muncul konsep Greater Jakarta, yang kami juga masih mempertanyakan maksud dan tujuan dengan konsep tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Wato, Ketua Deputi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Daerah 1 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan, konsep The Greater Jakarta bisa menciptakan stabilitas sosial dan politik, pertumbuhan ekonomi,  menjadi daerah penyangga baik untuk jangka panjang, menengah dan pendek. Namun konsep itu harus matang dan integral berdasarkan hasil kajian para ahli multidimensi yang melibatkan arus bawah daerah-daerah penyangga DKI Jakarta, bukan merupakan konsep dadakan, parsial, atau reaksioner.

Karena, kata dia, persoalan Jakarta merupakan persoalan bersama. Apalagi, jika gagasan ini muncul karena pesanan pengusaha yang mempunyai banyak aset di wilayah penyangga.

Konsep Greater Jakarta dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai menerima Rektor Institut Teknologi Bandung, Akhmaloka 11 Januari lalu. Juru Bicara Presiden Julian Pasha menjelaskan, Greater Jakarta ini nanti juga mencakup Purwakarta dan Sukabumi, lebih besar dari konsep Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang selama ini ada.

Studi Greater Jakarta Mulai Digarap Mei

 Pemerintah menyatakan, Indonesia dan Jepang telah menyepakati pelaksanaan proyek Greater Jakarta dalam program Metropolitan Priority Area (MPA). Salah satu butir kesepakatan adalah pelaksanaan studi rencana induk (master plan) yang akan dimulai pada Mei dan selesai setahun kemudian.

"Kami menghargai tingginya komitmen pemerintah Jepang mensukseskan kerja sama RI-Jepang dalam proyek MPA. Walaupun di tengah kesulitan yang dihadapi Jepang di negerinya. Komitmen ini menunjukkan betapa besar perhatian dan keinginan untuk mensukseskan kerja sama ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai pertemuan Steering Committee of the MPA for Investment and Industry di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2011.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati tiga poin pokok dalam pelaksanaan proyek pengembangan kota metropolitan DKI Jakarta. Kesepakatan pertama yaitu penetapan sejumlah proyek yang harus segera dituntaskan berkaitan Greater Jakarta, termasuk proyek pengembangan lain di di kawasan Jabodetabek.

Proyek yang akan ditindaklanjuti itu di antaranya infrastruktur, transportasi, pengembangan pelabuhan, bandar udara, pengembangan pembangkit listrik, penyediaan air bersih, dan penanganan limbah.

Kesepakatan kedua yang dihasilkan adalah pelaksanaan studi master plan MPA yang akan dimulai Mei tahun ini. Studi diperkirakan membutuhkan waktu selama satu tahun.

Nantinya, dalam studi tersebut akan dihasilkan juga rencana pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta baik dari Jepang maupun Indonesia. Jepang juga direncanakan menyediakan pendanaan melalui skema ODA (Official Development Assistance).

Terakhir, kedua pihak menyepakati dilakukannya pertemuan high level consultation yang dijadwalkan berlangsung bulan ini. Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia akan mempublikasikan peraturan-peraturan baru di Indonesia di antaranya yang berkaitan dengan perpajakan, kepabeanan, percepatan masuknya investasi langsung modal asing, serta hambatan-hambatan dalam investasi.

Alasan Macet
Hatta juga menceritakan keinginan pemerintah mempercepat program Greater Jakarta. Keinginan tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kukita, harus mengalami parahnya kemacetan di Jakarta.

"Pas macet-macetnya Jakarta, dia (wakil menlu Jepang) lewat. Saya bilang, itulah pentingnya Grater Jakarta ini," kata Hatta.

Hatta menambahkan, kemacetan yang dialami mitra bisnis pemerintah dari Jepang itu terjadi ketika delegasi Jepang terlambat menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Sesuai jadwal, delegasi Jepang seharusnya menemui menlu Indonesia pada pukul 06.00 WIB. Namun, akibat kemacetan yang terjadi, rombongan pejabat Jepang itu baru sampai di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB. "Saya baru tiba jam 07.00 WIB lebih karena macet sekali," ujar Hatta menirukan Makiko.

Banten Pilihan Ahli Feng Shui untuk Ibukota

Praktisi Hong Shui atau dalam masyarakat Indonesia disebut Feng Shui, yang juga Pemimpin Sekolah Tinggi Agama Buddha Dutavira dan Vihara Avalokitesvara, Suhu Benny, menyarankan Ibukota Indonesia sebaiknya dipindahkan ke Banten.

"Harus dipindahkan, sebaiknya di daerah dataran, tapi orang-orang kan malah milih di daerah pegunungan, pilihannya yang bagus itu di Banten, bisa mempermudah semuanya," kata Suhu Benny, usai diskusi bersama wartawan di Hotel Aryadutha, Jakarta, Minggu, 13 November 2011.

Suhu Benny mengungkapkan, jika ibukota dipindahkan, maka diharapkan Indonesia akan makmur. Dari penerawangan ahli Feng Shui, Jakarta sudah tidak dapat menampung lagi kegiatan sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan. "Ibukota dipindahkan diharapkan bakal makmur," katanya.

Dari pemantauannya, Suhu Benny mengatakan wacana pemindahan Ibukota selama ini hanya berkembang ke kawasan seperti Jonggol, Jawa Barat atau Palangkaraya, Kalimantan Selatan.

"Orang ngimpi kalau mau di pindah ke Kalimantan, karena takut dengan gempa. Kalimantan itu tanahnya gambut, tidak bisa untuk mendirikan gedung tinggi," kata dia. "Memang harus di Pulau Jawa, kalau saya bilang di daerah Jagakarsa."

Suhu Benny memprediksi, jika Ibukota di pindahkan meskipun masih di Pulau Jawa, maka Indonesia Timur akan semakin berkembang karena pemerintah bisa lebih berkonsentrasi membangun wilayah timur.

"Kita lihat, sekitar 15 tahun lagi, Ibukota sebaiknya dipindahkan ke Banten," katanya. "Karena Banten masih 'perawan', musti di Banten, saya ngomong di Banten, kalau dipindahkan ke sana diharapkan bisa bagus."

Sebagai informasi, Feng Shui menurut Suhu Benny, sebagai salah satu prospektif yang telah berumur ribuan tahun sesungguhnya memberikan manfaat yang banyak bagi perkembangan kebudayaan manusia, termasuk dinamika bisnis yang digeluti manusia. Namun, dalam perjalanannya, sering dimengerti dengan cara yang kurang tepat bahkan diberi makna baru yang jauh melenceng dari definisi awal.

Jokowi: Saya Setuju Ibukota RI Dipindah, Asal...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo setuju bila ibukota negara dipindah seperti yang diusulkan Ketua MPR Taaufiq Kiemas dalam pertemuan keduanya, pagi tadi.

"Saya setuju dengan usulan Bapak Ketua MPR untuk di pindah," ujar Jokowi usai bertemu dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.

Namun, kata Jokowi, opsi untuk memindahkan ibu kota adalah opsi terakhir bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di DKI Jakarta.

"Kalau memang sudah mentok dan kesulitan atasi banjir dan lain- lain, tahapan itu sudah tidak ada jalan lain dan nggak bisa teratasi, saya setuju," katanya.

Taufiq Kiemas sendiri sebelumnya pernah menyatakan mendukung wacana pemindahan ibukota negara sebagai solusi mendasar terhadap berbagai masalah dan beban yang menumpuk di Jakarta saat ini.
"Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara oleh Presiden Pertama RI Bung Karno adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata Taufiq.

Selain Palangkaraya bisa juga di daerah lainnya di manapun di wilayah NKRI asal memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara.

"Keputusan pemindahan Ibu Kota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata Taufiq.

Atur Kampanye di TV, Bawaslu Harus Gandeng KPI & Dewan Pers

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menilai larangan kampanye di televisi hanya bisa dikontrol oleh Badan Pengawas Pemilu. Sebab menurut dia, larangan seperti itu tidak mungkin diformulasikan dalam undang-undang.
Belajar dari pemilu sebelumnya, kata Ganjar, larangan ini terganjal hak media, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers. KPU hanya bisa membatasi bahwa per tanggal 11 Januari 2013 partai politik tidak boleh berkampanye di media masa.

"Per tanggal 11 Januari 2013 itu kampanye tertutup sosialisasi bukan di media massa kalau ada partai berkampanye di media massa, Bawaslu sudah bisa tiupkan pluitnya," ujar Ganjar, Senin 14 Januari 2013.

Namun, jika ada partai politik yang nongol di TV meski tak menyampaikan visi dan misi, lalu menonjolkan nomor urut, Ganjar menilai hal itu sudah dikategorikan sebagai kampanye.

"Itu namanya ngakali, penyelundupan hukum. Bawaslu harusnya untuk awasi itu. Tidak fair ada dua media dua partai, makannya bawaslu harus bertindak," kata dia.

Untuk itu, kata Ganjar, perlu kerja sama antara Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers untuk menganalisis konten iklan, apakah termasuk kampanye atau bukan.

"Kalau bicara itu, ya parpol yang tidak punya media ya mampus. Makanya, menunggu Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers untuk mengatur ini. Kalau tidak ya hanya hukum rimba saja," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Gerindra: Nomor Urut Bukan Teka-Teki Politik

 Komisi Pemilihan Umum telah mengundi nomor urut ke-10 parpol peserta pemilu 2014 pada hari ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa partainya tak mempermasalahkan mendapat nomor urut 6. Bagi Gerindra, nomor urut berapapun, semua bagus.

"Untuk nomor partai, semua bagus dan sejak awal tak ada yang kami targetkan. Yang penting Partai Gerindra mampu merebut hati dan pikiran rakyat. Lalu menjadi pemenang dalam mewakili rakyat di Pemilu 2014," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada VIVAnews, 14 Januari 2013.

Apalagi, lanjutnya, kini persaingan antar partai politik pada pemilu nanti jadi lebih ringan ketimbang pemilu 2009 lalu. Sebab, pemilu 2014 diikuti oleh sepuluh partai, sedangkan pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai. "Dengan hanya sepuluh partai, rakyat makin mudah dalam memilih Partai yang dianggap dapat mewakilinya," kata Fadli.

Fadli meyakini nomor urut partai bukan faktor utama yang mempengaruhi keterpilihan suatu partai pada pemilu. Sebab, menurutnya masyarakat telah semakin pandai dalam menentukan pilihan partai yang dapat dipercaya melalui kualitas kinerjanya yang nyata.

"Walau banyak yang menjadikan nomor urut sebagai 'teka-teki politik', kami tak menganggap demikian. Semua nomor urut bagus. Saya pikir rakyat pemilih sudah sangat rasional, tak lagi bersandar pada nomor urut, namun lebih kepada visi, misi dan kualitas partainya," kata Fadli.

Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014

Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan tiga partai politik lokal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mereka adalah parpol peserta Pemilu tahun 2014 yang hanya berlaga di provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut.

Penetapan nomor urut ketiga parpol lokal itu bersamaan dengan penetapan nomor urut 10 parpol nasional dalam Rapat Pleno Terbuka dengan agenda Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin, 14 Januari 2014.

Nomor urut ketiga parpol Aceh itu sebagai berikut: Partai Damai Aceh dengan nomor 11, Partai Nasional Aceh dengan nomor 12, Partai Aceh dengan nomor 13.

Berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual, KIP Aceh menetapkan hanya tiga partai politik lokal yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu di Provinsi Aceh, yakni Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA).

Partai Aceh merupakan satu-satunya parpol lokal yang telah mengikuti Pemilu tahun 2009, dan lolos ambang batas keterwakilan parpol di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yakni 5 persen dari keseluruhan jumlah kursi.

"Hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten kota terhadap dua partai politik lokal menetapkan Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh dinyatakan memenuhi syarat baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota," kata Ketua KIP Aceh Abd Salam Poroh.
Sedangkan Partai Aceh tidak perlu diverifikasi karena sudah memiliki kursi atau lolos PT (parliamentary threshold).

Keberadaan partai lokal di Aceh tidak lepas dari hasil kesepakatan/MoU Helsinki tahun 2005 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan peraturan organik lainnya: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh.

Nasdem Klaim Nomor Urut 1 Pertanda Kemenangan

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengklaim perolehan nomor urut 1 sebagai pertanda bahwa partai baru dapat memenangkan ajang pergantian legislatif Pemilu 2014.
"Mungkin ini sinyalemen dari Tuhan dan pertanda baik bahwa kita satu-satunya partai baru dan akan memenangkan pemilu 2014," ujar Sekjen Nasdem, Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jakarta, Senin 14 Januari 2012.
Senada dengan Rofiq, Ketua Umum Nasdem Patricia Rio Capella, mengatakan nomor urut satu memudahkan partainya dalam melakukan kampanye dan pengenalan ke publik dalam proses Pemilu 2014. Sejak proses awal persiapan Pemilu 2014, menurutnya, Nasdem selalu menjadi yang nomor satu dalam melengkapi persyaratan pemilu. Dia pun yakin partainya dapat menonjol dalam pemilu kali ini.
"Bagi kami ini adalah berkah dan ini menjadi amanah bagi kami sebagai partai baru. Kami akan ubah Indonesia," katanya.
Seperti diketahui, proses pengundian nomor ini dihadiri oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol peserta pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kementerian dan lembaga negara terkait, KPU Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi massa.
Berikut nomor urut sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014 yang sebelumnya telah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual KPU, berdasarkan proses pengundian yang baru berlangsung:
1.    Partai Nasional Demokrat
2.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.    Partai Golongan Karya (Golkar)
6.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.    Partai Demokrat
8.    Partai Amanat Nasional (PAN)
9.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Wiranto: Nomor 10 Itu Nomor Terbaik

 Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengaku tidak mau takhayul soal nomor urut partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Namun bagi Wiranto, nomor 10 untuk partainya, menandakan Hanura semakin sempurna untuk bertarung pada 2014.

Wiranto bahkan menyatakan, dalam dunia pendidikan, nomor 10 adalah nomor terbaik. Nomor tersebut juga menandakan kekompakan seluruh elemen partai tersebut saat ini.

"Apalagi posisi di Pemilu nanti dulu nomor satu kiri atas, nah sekarang kan kita di kanan bawah, kan mudah dicoblos masyarakat," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin 14 Januari 2014.

Mengenai calon presiden dari Hanura, dirinya menegaskan, secara aklamasi partainya mencalonkan dirinya sebagai presiden. Hal tersebut menurutnya, memberikan kesempatan untuknya dalam berperan memperbaiki Indonesia ke depannya.  "Dan ini saya kira sesuatu hal yang bisa menyemangati temen-teman di daerah," katanya

Dirinya juga mengatakan, partainya membuka diri untuk melakukan koalisi dengan partai manapun asalkan sesuai dengan visi dan misi partai kedepannya. "Ya tunggulah. Ini kan partai-partai yang lain masih berjuang," katanya.

Indonesia Butuh 33 Pusat Sarana Olahraga

 Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng menyatakan, Indonesia butuh lebih banyak sarana dan pusat olahraga.

"Kita harus punya di setiap provinsi, 33 sarana olahraga dengan taraf nasional. Tidak mungkin kita berprestasi kalau kita tidak menyiapkan sarana olahraga," kata Menpora Andi Mallarangeng di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 17 Oktober 2011.

Sementara menurutnya, dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, Indonesia hanya memiliki fasilitas yang minim.

"Kita punya satu di Ragunan, dan satu Kalimantan Timur, setelah Sea Games satu di Jakabaring, dan setelah PON, satu di Riau," ucapnya.

Menteri asal Partai Demokrat ini menyatakan, proyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, harus dilanjutkan. Untuk menyiapkan bibit-bibit unggul di bidang olahraga.

Jika bangsa ini mau secara layak mempersiapkan daya saing untuk dunia olahraga, kata Andi, maka pembinaan atlet-atlet junior dan sekolah olahraga harus dilakukan dengan taraf internasional.

"Itulah kenapa pembangunan ini harus kita kerjakan," jelasnya.

Dia menuturkan, negara-negara lain saat ini mempunyai sekolah dan pusat olahraga yang sangat baik. Salah satu negara di Asia Tenggara, Thailand juga secara modern sudah memilikinya.

Terkait dengan proyek Hambalang sendiri, Menpora menargetkan beberapa fasilitas akan selesai pada tahun 2012.

Beberapa fasilitas itu yakni, hall senam dan gulat, lapangan sepakbola, lapangan menembak, kolam renang, lapangan atletik dan tribun, lapangan panahan. Fasilitas tersebut akan selesai Desember 2012

Menpora Siapkan Lima Cabang Olahraga Andalan

Kontingen Indonesia gagal membawa pulang medali emas dari ajang olimpiade. Hasil itu merupakan yang terburuk. Target 1 emas plus dari Presiden SBY saat melepas keberangkatan kontingen itu kandas.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyayangkan hal itu. Evaluasinya, karena kontingen hanya menumpukan pada satu cabang olah raga, yakni bulutangkis. Cabang yang dijadikan tumpuan itu bahkan gagal membawa pulang medali.

"Sayang sekali kita selama ini bergantung pada satu cabang olahraga. cuma kali ini tidak bisa dapat satu medali pun," kata Andi di Istana Negara, hari ini.

Andi pun menyadari ketergantungan pada satu cabang itu tidak sehat. Sebab itu, ke depan harus ada lima cabang olahraga yang disiapkan, agar beban dari bulutangkis berkurang. "Karena sekarang bergantung sekali dari bulutangkis, begitu bulutangkis turun ya prestasi turun di olimpiade," ujarnya.

Menurutnya, cabang olahraga yang bakal disiapkan itu antara lain angkat besi dan panahan. "Empat tahun akan dilakukan pembinaan. Tapi bulutangkis juga harus bangkit, harus ada perubahan-perubahan, ada regenerasi," ujarnya.

Biaya pembinaan selain dari pemerintah juga menggandeng sponsor. "Ada banyak alternatif. dari sponsor juga, pembiayaan jangka panjang juga harus baik lagi, baik dari pemerintah, BUMN maupun swasta dan masyarakat," ujarnya.

Demokrat Belum Tahu Siapa Menpora Baru

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menyerahkan soal nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Siapa pengganti Andi tidak istimewa bagi kami. Kami serahkan itu pada hak prerogatif Presiden,” kata Max, Jumat 4 Januari 2013. SBY sendiri belum pernah membicarakan nama pengganti Andi Mallarangeng itu kepada pengurus Partai Demokrat.

“Kami (pengurus Dewan Pimpinan Pusat) kan belum bertemu SBY. Beliau lagi sibuk menimang cucu, sedangkan Ketua Umum Anas Urbaningrum juga masih di luar kota,” kata Max. Ia hanya berharap jabatan Menpora nantinya diserahkan kepada orang yang sudah berpengalaman di bidang olahraga.

Alasannya, ujar Max, orang baru yang minim pengalaman cenderung susah untuk beradaptasi. Padahal banyak persoalan olahraga di RI. “PSSI saja tidak bisa dibenahi. Jadi Menpora paling tidak orang yang mengerti olahraga dan pemuda. Tolak ukurnya dari pengalaman di organisasi kepemudaan,” kata Max.

Pagi tadi, SBY menyatakan Menpora baru akan tetap berasal dari Partai Demokrat. “Karena yang keluar (mengundurkan diri) menteri dari Partai Demokrat, maka demi keadilan saya akan tetap isi dengan kader dari Partai Demokrat,” kata SBY tanpa menyebut nama Menpora baru yang akan ia tunjuk.

Sampai saat ini SBY masih menugaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengambil alih tugas Menpora. “Tugas Kemenpora tetap ditangani dengan baik oleh Menko Kesra,” kata SBY.

Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta

 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta memiliki visi Bersama Membangun Prestasi Olahraga dan Karya Pemuda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyediaan fasilitas olahraga.
Pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga yang memadai, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui Dinas Olahraga dan Pemuda) untuk melayani  kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memenuhi kebutuhan ideal gedung fasilitas olahraga di tiap Kecamatan. Saat ini, dari 44 Kecamatan di seluruh wilayah Ibukota, terdapat 36(tiga puluh enam) gedung fasilitas olahraga (atau 81,82 persen) yang dibangun pada tahun 1970-an.
Berikut di bawah ini adalah fasilitas yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta;
Gelanggang Olahraga
1.    GOR Bahtera Jaya
Alamat :
Jl. Ketel No.1 PLTU Ancol Timur
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,  Jakarta Utara
Telp: 439 06612
2.    GOR Ciracas
3.    GOR GMSB Kuningan
Alamat :
Jl. H.R Rasuna Said. Kav. C-22, Kuningan
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,  Jakarta Selatan
Telp: 5263139
Fax: 5263128
4.    GOR Kemakmuran
Alamat :
Jl. Hasyim Ashari No. 24
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
Telp: 6338682
5.    GOR Ragunan
Alamat :
Jl. RM Harsono, Ragunan
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu,  Jakarta Selatan
Telp: 780 6568
6.    GOR Rawamangun
Alamat :
Jl. Pemuda No. 6
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur
Telp: 4892130
7.    GOR Sunter

Gelanggang Remaja
1.    Gelanggang Remaja Cilincing
 Alamat :
Jl. Dewa Ruci No.1 Kompleks Dewa Ruci
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Telp: 4408420
Fax: 4408420
2.    Gelanggang Remaja Kec. Jagakarsa
Alamat :
Jl. Jagakarsa I No.1 Rt.10/002
Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,  Jakarta Selatan
Telp: 7866857
Fax: 7866857
3.    Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Baru
Alamat :
Jl. BRI Radio Dalam
Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp: 7267323
Fax: 7267323
4.    Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Lama
Alamat :
Jl. Peninggaran III Barat No.71
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telp: 7294152
5.    Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading
Alamat :
Jl. Putih Salju No. 26
Kelurahan Kelapa Gading Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp: 4535125
Fax: 4535125
6.    Gelanggang Remaja Kec. Koja
Alamat :
Jl. Raya Balai Rakyat No.60
Kelurahan Tugu Selatan,   Kecamatan Koja, Jakarta Utara
Telp: 4358812
7.    Gelanggang Remaja Kec. Mampang Prapatan
Alamat :
Jl. Pondok Raya VI No.1
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Telp: 7182514
Fax: 7182514
8.    Gelanggang Remaja Kec. Pancoran
Alamat :
Jl. Pangadegan Timur I/2
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
Telp: 7949102
Fax: 7949102
9.    Gelanggang Remaja Kec. Pasar Minggu
Alamat :
Jl. Raya Ragunan No. 1
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp: 781 3585
10.    Gelanggang Remaja Kec. Pesanggrahan
Alamat :
Jl. Bintaro Permai III No.2
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp: 7341732
Fax: 7341732
11.    Gelanggang Remaja Kec. Tanjung Priok
Alamat :
Jl. Sunter Karya Utara VI No.1
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telp: 641 1279
12.    Gelanggang Remaja Kec. Tebet
Alamat :
Jl. Tebet Timur Dalam III No. 15
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Telp: 8318103
Fax: 8318103
13.    Gelanggang Remaja Kec. Cakung
Alamat :
Jl. Balai Rakyat No.1 Rt.11/01
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung,  Jakarta Timur
Telp: 46825672
Fax: 46825672
14.    Gelanggang Remaja Kec. Cempaka Putih
Alamat :
Jl. Cempaka Putih Tengah 31 No. 3 RT.09/07
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp: 42871046
Fax: 42871046
15.    Gelanggang Remaja Kec. Cengkareng
Alamat :
Jl. Utama Raya No.2 RT 001/04 Kelurahan Cengkareng Barat
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Telp: 5459086
16.    Gelanggang Remaja Kec. Cipayung
Alamat :
Jl. Bantar Jati No.2
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
17.    Gelanggang Remaja Kec. Ciracas
Alamat :
Jl. Raya PKP/Kelapa Dua Wetan Rt. 01/ 08
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
Telp: 87704066
18.    Gelanggang Remaja Kec. Duren Sawit
Alamat :
Jl. Balai Rakyat No.14 RT 011/09
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp: 88605253
19.    Gelanggang Remaja Kec. Grogol Petamburan
Alamat :
Jl. Tanjung Duren Barat IV No.10 Kelurahan Tanjung Duren Utara
Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Telp: 5669734
20.    Gelanggang Remaja Kec. Jatinegara Alamat :
Jl. Raya Cipinang Muara III
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
Telp: 87707190
21.    Gelanggang Remaja Kec. Johar Baru
Alamat :
Jl. Rawa Selatan IV
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat
Telp: 4201557
22.    Gelanggang Remaja Kec. Kalideres
Alamat :
Jl. Petukangan Utara II No.1 RT 007/03 Kelurahan Pegadungan
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
Telp: 54396851
23.    Gelanggang Remaja Kec. Kebon Jeruk Alamat :
Jl. H.H Kebon Jeruk Rt. 08 Rw. 01
Kelurahan Kebon Jeruk , Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Telp: 5362488
24.    Gelanggang Remaja Kec. Kemayoran
Alamat :
Jl. Serdang III No.1, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran
Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp: 4258821
Fax: 4258821
25.    Gelanggang Remaja Kec. Kembangan
Alamat :
Jl. BTN Basmol No.3
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,  Jakarta Barat
Telp: 5824445
26.    Gelanggang Remaja Kec. Kramat Jati
Alamat :
Jl. Balai Rakyat No. 49 Rt. 05/ Rw. 05
Kelurahan Bale Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur
Telp: 8411019
Fax: 8411019
27.    Gelanggang Remaja Kec. Makasar
Alamat :
Jl. Gelanggang Remaja No. 56 Rt. 011/ 06
Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar,  Jakarta Timur
Telp: 8003938
28.    Gelanggang Remaja Kec. Matraman
Alamat :
Jl. Balai Rakyat No.1 Rt. 008/ 010
Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman,  Jakarta Timur
Telp: 8577341
29.    Gelanggang Remaja Kec. Pademangan
Alamat :
Jl. GOR Raya No.2
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
Telp: 6452446
30.    Gelanggang Remaja Kec. Palmerah
Alamat :
Jl. Kemanggisan Pulo Rt. 001 Rw. 017
Kelurahan Kemanggisan Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Telp: 53670227
31.    Gelanggang Remaja Kec. Pasar Rebo
Alamat :
Jl. Kalisari III Rt.08/010
Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp: 87707190
Fax: 87707190
32.    Gelanggang Remaja Kec. Pulo Gadung
Alamat :
Jl. Pemuda No.17 Rt. 09 Rw. 05
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur
Telp: 4701983
33.    Gelanggang Remaja Kec. Sawah Besar
Alamat :
Jl. Mangga Dua Dalam No.3
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
Telp: 6256631
34.    Gelanggang Remaja Kec. Tanah Abang
Alamat :
Jl. Mutiara IV No.4, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telp: 5719232
Fax: 5719232
35.    Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Barat
Alamat :
Jl. Dr. Nurdin No.1 Grogol
Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Telp: 5673616
Fax: 56969824
36.    Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat
Alamat :
Jl. Stasiun Senen No.1, Kel. Senen, Kec. Senen
Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
Telp: 4250439
Fax: 4221130

Gedung Olahraga
1.    Gedung Bridge Bulungan
Alamat :
Jl. Kiyai Maja No. 1 Blok F
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp: 7396822
Fax: 7396822
2.    Gedung Olahraga Bola Volley  Pondok Bambu
Alamat :
Jl. Balai Rakyat No.9
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,  Jakarta Timur
Telp: 8608845
3.    Gedung Olahraga Bulu Tangkis Cendrawasih
Alamat :
Jl. Cendrawasih 6 gang.M Rw.07
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Telp: 5412410
4.    Gedung Olahraga Judo dan Karate
Alamat :
Jl. Cempaka Putih Tengah 31 No. 3 RT.09/07
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp: 4240057
Fax: 4240057
5.    Gedung Olahraga Senam Raden Inten
Alamat :
Jl. Radin Inten II
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp: 8213916
Fax: 8213916
6.    Gedung Olahraga Tenis Meja Kebon Jahe
Alamat :
Jl. Tanah Abang I RW. 08
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
Telp: 3506072
Fax: 3506072
7.    Gedung Serbaguna Cendrawasih
Alamat :
Jl. Cendrawasih Raya No.10 Rt.06 Rw.07
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Telp: 5412410
8.    Gedung Squash Lebak Bulus
Alamat :
Jl. Pasar Jumat No.1
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Lapangan Olahraga
1.    Lapangan Olahraga Terbuka Banteng
Alamat :
Jl. Lapangan Banteng Utara
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
Telp: 3508179
2.    Lapangan Panahan Pulo Mas
Alamat :
Jl. Kayu Putih Utara
Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur
3.    Lapangan Sepakbola dan Tenis Pondok Bambu
Alamat :
Jl. Balai Rakyat Duren Sawit
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,  Jakarta Timur
Telp: 8632028
Fax: 8632028
4.    Lapangan Tenis Bulungan
Alamat :
Jl. Kiyai Maja No. 1 Blok F
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp: 7254294
5.    Lapangan Tenis Terbuka Cengkareng
Alamat :
Jl. Utama Raya Kecamatan Cengkareng
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Olahraga RI Banyak Masalah, PKS Minta SBY Segera Umumkan Menpora

Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengumumkan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Ada beberapa alasan yang membuat PKS merasa penunjukan Menpora mendesak untuk dilakukan.

“Supaya ada yang konsentrasi mengurus bidang olahraga,” kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat 4 Januari 2013. Menpora baru diharapkan langsung fokus memperbaiki masalah keolahragaan.

Apalagi, kata Hidayat, saat ini banyak permasalahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang memprihatinkan. Prestasi olahraga Indonesia pun belum memuaskan. Ini semua ditambah dengan ketimpangan di tubuh Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri karena beberapa pejabatnya diproses hukum karena terlibat kasus korupsi, misalnya Sesmenpora serta Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora.

Pagi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Menpora baru akan tetap berasal dari Partai Demokrat. “Karena yang keluar (mengundurkan diri) menteri dari Partai Demokrat, demi keadilan saya akan tetap isi dengan kader dari Partai Demokrat,” kata SBY tanpa menyebut nama Menpora baru yang akan ia tunjuk.

PKS tak mempersoalkan keputusan SBY itu. “Yang penting siapapun kader Demokrat yang mengisi posisi Menpora, kami harap bisa bertindak cepat mengatasi permasalahan di Kemenpora,” ujat Hidayat.